Kampar, Detak Indonesia--Saat kunjungan kerjanya di Kabupaten Kampar, Kamis (16/1/2020), Kepala Kejaksaan Tinggi Riau, Dr Mia Amiati SH MH mengatakan hukum dibuat untuk dipatuhi, bukan untuk di langgar.

"Seluruh elemen harus mengetahui bagaimana mengembangkan peranan di jajaran masing-masing sesuai dengan aturan yang berlaku, hindari ancaman hukuman yang bakal terjadi," ucap Mia di dampingi Asintel, Raharjo Budi Kisnanto di Kejaksaan Negeri Bangkinang, Kamis (16/1/2020).

"Pemerintah daerah serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hingga pemerintahan desa, kita minta untuk selalu melakukan berkoordinasi. Jangan segan berkoordinasi," tuturnya.

Silahkan berkoordinasi dengan Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) atau Kasi Intel dalam pelayanan hukum, baik bersifat navigasi maupun non navigasi, kata Mia dalam kunjungannya sekaligus bentuk koordinasi dan silaturahmi dengan Pemkab Kampar dan jajaran serta Kejari Kampar. 

Koodinasi dan sinergi ini sesuai dengan visi dan misi Presiden Republik Indonesia bersama Kejaksaan serta Pemerintah dearah.

Mia juga menyampaikan, bahwa Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) diganti dengan Pengawalan Pembangunan (Walpam), sesuai tugas pokok dan fungsi dalam pasal 30 tentang pengamanan kebijakan terhadap pembangunan.

Dalam kunjungan kerja di Kampar, Kajati Riau yang didampingi Asintel, disambut oleh Bupati Kampar, H Catur Sugeng Susanto SH, Kajari Kampar Suhendri SH MH, Sekda Kampar Drs Yusri MSi, Asisiten II Setda Kampar, Kepala Inspektorat Kampar, Kadis PMD dan pejabat Kampar lainnya. 

Bupati Kampar, H Catur Sugeng Susanto SH dalam kesempatan itu sangat berharap, agar semua jajaran dapat memahami, bahwa dalam menjalankan roda pemerintahan perlu sinergitas yang baik.

"Dengan koordinasi kita dapat mengetahui yang mana bisa di jalankan dan yang tidak bisa di jalankan. Saya minta agar semua bisa melakukan koordinasi, termasuk pemerintahan desa," ucap Catur. (Syailan Yusuf)