Kalau saja Pergub sudah ada sejak 2018 kata Gulat, alat kontrol penetapan harga TBS di Riau yang digelar saban sepekan, sudah ada. “Apkasindo berharap Riau segera menerbitkan Pergub Tataniaga TBS itu, biar pertanyaan-pertanyaan petani sawit yang mengelola 1,89 juta hektar (56%) kebun sawit di Riau tentang standar Penetapan Harga TBS dan kemana pemanfaatan dana potongan TBS seperti Dana BOTL, terjawab,” katanya.

Sebab kata Gulat, betapa besar beban yang ditanggung oleh Pekebun atas penjualan TBSnya, termasuklah itu potongan timbangan TBS Pekebun di PKS, khususnya PKS Komersial yang mencapai 12%. 

Faktor koefisien cangkang hanya Rp10, itu pun hanya kesepakatan di bawah tangan lantaran Pergub belum ada. “Padahal saat ini harga jual cangkang cukup menggiurkan. Mencapai Rp850 perkilogram, hampir mendekati harga TBS,” katanya. (*/rls)