Demikianlah Tanggapan ini kami sampaikan dengan sebenarnya, atas kerjasamanya diucapkan Terimakasih.

Sementara dari pengamat kehutanan lainnya, meminta pihak Humas PT. DRT harus membuktikan Peta Tata Batas Areal Kerja dan SK Penetapan Areal Kerja karena ada sanksi pada pasal 27 PERMENHUT No. 43 Tahun 2013 Tentang Penataan Batas Areal Kerja maka hal ini tidak dilaksanakan sehingga sanksinya pemberhentian pelayanan administrasi. (*/rls/di)