BERTENTANGAN DENGAN KEBIJAKAN-PRODUK HUKUM PRESIDEN  

"Holding Zone" di Ranperda RTRW Riau untuk Korporasi-Cukong Sawit

Di Baca : 2204 Kali

[{"body":"

Pekanbaru, Detak Indonesia<\/strong>--Jikalahari menemukan seluas 29.102 hektare milik 5 (lima) korporasi sawit dan 2 (dua) cukong sawit masuk dalam holding zone hasil kerja Pansus RTRWP Riau 2017-2037. Korporasi sawit dan cukong yang lahannya berada dalam kawasan hutan yang hendak dilegalkan oleh Pansus RTRWP Riau yaitu: 
\r\n 
\r\n1. PT Torganda seluas 9.979 ha di Rohul 
\r\n2. PT Padasa Enam Utama seluas 1.926 ha di Kampar 
\r\n3. PT Agro Mandiri\/Koperasi Sentral  Tani Makmur Mandiri seluas 485 ha di Kampar 
\r\n4. PT Andika Pratama Sawit Lestari seluas 10.098 ha di Rohul 
\r\n5. PT Citra Riau Sarana seluas 4.000 ha di Kuansing 
\r\n6. Koko Amin seluas 614 ha di Rohil 
\r\n7. Ationg dan Asiong seluas 2.000 ha di Kuansing 
\r\n 
\r\n“Ini bukti dari lapangan, kami menilai Pansus RTRWP Riau tidak membuka dokumen draft RTRWP dan tidak melibatkan publik selama penyusunan RTRWP Riau karena ada kepentingan korporasi sawit dan cukong illegal yang diakomodir,” kata Made Ali, Wakil Koordinator Jikalahari. “Mengapa Pansus RTRWP Riau mengakomodir kepentingan korporasi dan cukong?” tanya Made Ali. 
\r\n 
\r\nMenurutnya, pada September 2017, Gubernur Riau menyerahkan Ranperda RTRWP Riau 2017-2037 hasil paripurna DPRD Riau kepada Menteri Dalam Negeri. Dalam Ranperda RTRWP Riau seluas 405.874 hektare dari 1.045.390 hektare diusulkan menjadi non kawasan hutan (usulan Holding Zone), sisanya 640.257 hektare tidak disetujui DPRD Riau karena diduga merupakan areal perusahaan besar yang dikuasai tanpa izin. DPRD Riau menyerahkan kepada aparat penegak hukum untuk memprosesnya. 
\r\n 
\r\nSisa 405.874 hektare itu diusulkan diubah menjadi non kawasan hutan. Namun, karena proses pelepasan kawasan hutan butuh waktu lama, DPRD Riau memasukkannya ke dalam Holding Zone. Di dalam draft RTRWP Riau, DPRD Riau memasukkan pasal tentang Holding Zone dengan rincian sebagai berikut: 
\r\n 
\r\nNo.       Peruntukan                      Luas 
\r\n1.         Pemukiman                     19.317 ha 
\r\n2.         Infrastruktur, 
\r\n            Fasos dan Fasum             7.078 ha 
\r\n3.         Kawasan Industri                 399 ha 
\r\n4.         Perkebunan Rakyat       321.717 ha 
\r\n5.         Hutan Lindung                   1.798 ha 
\r\n6.         Kawasan Perikanan             183 ha 
\r\n7.         Kawasan Pertanian         55.355 ha 
\r\n 
\r\n
\r\n <\/p>\r\n","photo":"\/images\/news\/baxk0z0o1q\/18-jikalahariok.jpg","caption":"Yaya Nurul Fitria Staf Jikalahari memaparkan presentasi hasil temuan lapangan Jikalahari terhadap holding zone dalam Ranperda RTRW Riau 2017-2037 dalam jumpa pers di Pekanbaru, Rabu (18\/10\/2017). (Aznil Fajri\/Detak Indonesia.co.id)"},{"body":"

Awal Oktober 2017 Jikalahari melakukan investigasi terhadap holding zone seluas 405.847 hektare yang masuk dalam Ranperda RTRWP Riau 2017-2037. “Tim masih terus mengidentifikasi areal yang diholding zone untuk di “putihkan” menjadi non kawasan hutan,” kata Made Ali. Ini temuan pertama, temuan berikutnya akan kami sampaikan ke publik,” kata Made Ali.
\r\n 
\r\n1. PT Torganda seluas 9.979 ha di Rohul
\r\n2. PT Agro Mandiri\/Koperasi Sentral  Tani Makmur Mandiri seluas 485 ha di Kampar 
\r\n3. Koko Amin seluas 614 ha di Rohil dan PT Andika Pratama Sawit Lestari seluas 10.098 ha di Rohul 
\r\n4. PT Citra Riau Sarana seluas 4.000 ha serta Ationg dan Asiong seluas 2.000 ha di Kuansing. Indikasi kepemilikan kebun sawit di konsesi eks HPH PT Hutani Sola Lestari. Pemilik di koordinat nomor 36 KKPA PT Citra Riau Sarana dengan Koperasi Soko Jati Pangean 101030’20,08” E 007’51,65” S, nomor 48 Asiong dan Ationg 101030’34,80” E 009’42,96” S, nomor 49 PT KSJ (Asiong) 101029’31,50” E 0010’48,06” S 
\r\n5. PT Padasa Enam Utama seluas 1.926 ha di Kampar <\/p>\r\n\r\n

“Ke lima korporasi dan dua cukong sawit itu selama ini beroperasi tanpa izin dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Itu berarti mereka melakukan tindak pidana kehutanan. Sampai detik ini mereka tidak memiliki izin pelepasan kawasan hutan dari Menteri LHK, dengan memasukkan korporasi dan cukong itu ke dalam holding zone<\/em>, sama saja DPRD Riau melegalkan tindakan kejahatanan mereka,” kata Made Ali. 
\r\n 
\r\nSelain temuan lahan yang dikelola korporasi dan cukong di area holding zone, temuan penting lainnya adalah menurunnya secara signifikan luasan Kawasan Lindung Gambut yang hanya menjadi 21.615 ha. Pengurangan luasan gambut tersebut berdampak pada terkendalanya kegiatan restorasi gambut Badan Restorasi Gambut (BRG) di Riau. Luasan gambut bekas terbakar di areal korporasi yang seharusnya menjadi fungsi lindung gambut, akan ditetapkan menjadi fungsi budidaya. 
\r\n 
\r\nJikalahari bersama Eyes On The Forest<\/em> selain melakukan investigasi ke lapangan, juga mengirim surat ke Mendagri, KLHK dan Badan Restorasi Gambut untuk menolak Ranperda RTRWP Riau 2017-2037 karena bertentangan dengan kebijakan dan produk hukum Presiden Jokowi, proses penyusunannya tidak pernah melibatkan masyarakat terdampak dan komunitas yang selama ini berjuang menyelamatkan hutan dan tanah.  
\r\n 
\r\nJikalahari merekomendasikan kepada Mendagri menolak Ranperda RTRWP Riau 2017 – 2037 dan memerintahkan Gubernur Riau membahas ulang proses penyusunan, pembahasan, pengesahan dan penetapan RTRWP Riau dengan melibatkan publik. Kemudian Menteri Lingkungan hidup dan Kehutanan secara substansial tidak menyetujui holding zone  seluas 405.874 ha karena bertentangan dengan PP 104\/2015 Tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan. MenLHK memerintahkan Gubernur Riau mengusulkan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan untuk wilayah provinsi berdasarkan partisipasi publik, ruang ekologis dan kawasan lindung gambut. Selanjutnya Badan Restorasi Gambut menolak Ranperda RTRWP Riau 2017 – 2037 karena hanya mengakomodir kawasan lindung gambut seluas 21.615 ha di Riau.(azf) <\/strong><\/p>\r\n","photo":"\/images\/news\/baxk0z0o1q\/18-jikalahari2-400.jpg","caption":"Kebun sawit nonprosedural di Riau.(Foto Ist)"}]






[Ikuti Terus Detakindonesia.co.id Melalui Sosial Media]






Berita Lainnya...

Tulis Komentar