Menurutnya kebijakan dalam Pergubri Nomor 19 Tahun 2021 itu mengundang polemik dan perseteruan dengan ribuan wartawan dan perusahaan Pers di Provinsi Riau. Sehingga dapat dinilai, bahwa Gubernur Riau tidak cakap dalam memimpin Pemerintahan Provinsi Riau, sehingga menurut Feri hal itu perlu mendapatkan perhatian dari para tokoh Riau, mengingat saat ini juga masa pandemi Covid 19, dimana semua elemen masyarakat butuh perhatian pemerintah, bukan malah mengeluarkan kebijakan yang melahirkan gejolak sosial di masyarakat.

"Kami melihat Gubernur Riau seperti tidak cakap memimpin pemerintahan Provinsi Riau ini, kita ini harusnya mitra pemerintah dalam konteks mensosialisasikan program dan kebijakan pemerintah, kok malah di sakiti begini? Sebabnya kami telah meneruskan permasalahan ini ke Mendagri, Ombudsman dan Komnas HAM di Jakarta, agar ada proses yang berjenjang dalam hal ini," sebut Feri Sibarani.

Hal senada juga disampaikan oleh Ketua DPD Riau APPI, Romi, dalam siaran persnya melalui daring mengatakan, pihaknya siap selalu memperjuangkan hak dan kemerdekaan Pers di Provinsi Riau.

"Oh ya, kami dari DPD APPI Provinsi Riau selalu loyal dengan rekan-rekan sejawat di dunia Pers. Jelas kita adalah lembaga yang berperan sebagai pilar ke empat dalam pembangunan demokrasi di Indonesia, tetapi mengapa ada perlakuan Gubernur seperti ini? Ini patut kami pertanyakan dan kami sangat keberatan," sebut Romi.

Romi yang didampingi rekan sejawatnya, Ketua DPP Solidaritas Pers Indonesia (SPI), Suriani Siboro itu mengatakan, bersama-sama dengan puluhan Organisasi Pers di Provinsi Riau, pihaknya akan terus berjuang untuk mendapatkan keadilan dan hak yang sama sebagai wartawan dan perusahaan Pers di Provinsi Riau.