Menurutnya di beberapa kabupaten di Riau tidak terlalu menerapkan seperti model Pergub ini mereka tetap melayani kemitraan media berdasarkan peringkat media dengan pembaca terbanyak sampai peringkat pembaca terendah. Bukan eksklusifisme seperti penerapan Pergub 19/2021 ala Gubri ini tapi tingkat pembaca medianya rendah bahkan medianya tidak banyak dikenali masyarakat luas.

Yang penting juga sebagaimana ketentuan Kementerian Keuangan, bahwa Pemda bisa kerjasama kemitraan dengan media yang berbadan hukum, ada izin Menkumham, Kemenkoinfo, akta notaris, dan lain-lain.

"Inilah tujuan sikap kami dari puluhan Organisasi Pers di Provinsi Riau, yaitu agar Gubernur Riau dapat melihat kehidupan Pers Riau ini adalah sebagai aset daerah, yang perannya sudah jelas diatur dalam Undang-undang Pers, berikanlah Dunia Pers itu sebuah kesempatan dan ruang yang proporsional, baik dalam hal kemerdekaan dalam mendapatkan informasi, maupun dalam sisi usaha perusahaan Pers di bidang ekonomi, yakni kesempatan yang sama untuk turut mensosialisasikan program Pemerintah," kata Ketua DPP SPI, Suriani Siboro.

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Jurnalis Online Indonesia (JOIN) Riau, Riswan Ndruru mengatakan bahwa Pergub Riau yang sudah dikeluarkan Oleh Gubri, Jurnalis Online Indonesia (JOIN ) Menolak Pergub tersebut. 

Menurut Riswan Ndruru, Ketua DPW Join Riau Pergub tersebut tidak berpihak kepada media, dan Pergub tersebut sengaja mengzolimi Insan Pers yang ada di Seluruh Indonesia, dan Pergub tersebut sudah melanggar UU Pers Nomor. 40/1999. 

Dan Riswan Ndruru mengharapkan kepada Gubri agar membatalkan Pergub tersebut karena dinilai tidak berpihak pada kebebasan Pers di Indonesia. (press release Aliansi Pers Riau)