Atas kesibukan dan padatnya aktivitas JS SPd sebagai Ketua Tim PKK Kabupaten, Ketua Dewan Kesenian Daerah, Dewan Penasihat Gabungan Organisasi Wanita (GOW), Dewan Penasihat Dharma Wanita, Dewan Penasihat PAUD Kuansing dan Ketua-Ketua lainnya, sehingga membuatnya tak sempat untuk bekerja sebagai guru, dasar profesi dan keilmuan JS SPd.

Kendati demikian, hasil observasi dan monitoring PP GAMARI menunjukkan bahwa terdapat hal-hal yang menjanggal, yakni dugaan kuat terjadinya potensi Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Potensi korupsi tersebut diduga dimiliki JS SPd.

Diduga kuat dalam pelaksanaannya, JS tetap menerima Gaji Sertifikasi Guru, yang bersumber dari APBD Kuansing.

Aktivis PP GAMARI menduga kuat, bahwa dalam perjalanannya, istri mantan Bupati Kuansing itu melibatkan Guru Honor sebagai pengganti perannya.