Namun sepertinya ambil muka kepada anggota Panja Komisi II DPR RI Bidang Pertanahan Syamsurizal, pihak BPN Pekanbaru mengundang Syamsurizal menyerahkan sertifikat secara simbolis kepada 15 warga Pekanbaru. 

Sementara ratusan warga Sialangmunggu Pekanbaru lainnya belum juga mendapat sertifikat PTSL Nasional program Presiden Joko Widodo hingga Oktober 2021 ini. 

Di sini BPN Pekanbaru terkesan agar dibilang mantap oleh anggota Panja Komisi II DPR RI itu, padahal tidak mantap. Buktinya kata aktivis Larshen Yunus sampai sekarang Oktober 2021 ratusan warga lainnya sudah berbulan-bulan menunggu belum juga  dipanggil pihak BPN Pekanbaru untuk diserahkan sertifikat gratis Program Nasional PTSL tersebut. 

"Kami akan berkirim surat segera ke Kementerian ATR/BPN kenapa BPN Pekanbaru ini lamban pelayanannya. Kenapa hanya 15 orang saja diserahkan sertifikat program strategis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tersebut. Ratusan warga Pekanbaru lainnya belum juga menerima sertifikat," tanya Yunus.

Menurut Larshen Yunus, dalam melaksanakan sosialisasi program strategis, yakni Pendaftanan Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), Kementerian ATR/BPN sebagai mitra kerja menggandeng Komisi II DPR RI. Tujuannya, agar masyarakat Kota Pekanbaru semakin mengetahui dengan baik terkait dengan program strategis Kementerian ATR/BPN, khususnya pendaftaran tanah.