Bahwa menurut aktivis Larshen Yunus, temuan itu sarat akan spekulasi jumlah data para pekerja, yang seharusnya APBD Provinsi Riau hanya mengeluarkan kucuran uang untuk 10 orang, ternyata tersedot untuk 61 orang, lalu pertanyaannya ke mana uang untuk 51 orang lagi? Apakah benar terjadinya dugaan laporan diktif di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Riau?

Pertanyaan itu tertuju ke Sekwan Muflihun SSTP MAP, ketika ditanya awak media, terkesan pria yang dikenal sebagai bos ikan Koi di Riau itu bungkam.

"Kalau temuan itu benar adanya, maka potensi terjadinya perbuatan melawan hukum (PMH), yakni Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) sudah terlalu lama dibiarkan, GAMARI tak akan tinggal diam," ungkap Aktivis Larshen Yunus, alumni Sekolah Vokasi Mediator Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta.