Bagi Yunus, sapaan akrab Ketua GAMARI itu, bahwa Sekwan DPRD Riau mesti bertanggung jawab. Segala bentuk pekerjaan di Sekretariat Dewan adalah tanggung jawab Pak Muflihun.

"Belanja Jasa Kebersihan di Kantor Sekretariat DPRD Provinsi Riau tahun anggaran 2021, persisnya di bulan Maret tercantum nilai sebesar Rp2 miliar lebih. Anggaran sebesar itu untuk 9 bulan kerja di bidang Kebersihan, dihitung bobotnya dari jumlah 61 orang, walaupun nyatanya hanya 10 orang," tutur Aktivis Larshen Yunus, dengan nada heran.

Hingga berita ini dimuat, Aktivis Larshen Yunus mencium aroma busuk terjadinya mark-upp dan spekulasi jumlah para pekerja. Anggaran untuk 61 orang keluar (cair), walaupun pada kenyataannya hanya 10 orang di lapangan yang terlihat.

"Kami sedang Pulbaket dulu, kalau data-data sudah rampung, secepatnya Sekwan Muflihun itu kami polisikan. Biar Aparat Penegak Hukum yang bekerja untuk menyelidiki kasus ini. Ikhtiar dan istiqomah berjuang memperbaiki Negeri," tutup aktivis Larshen Yunus. (*/di)