Pekanbaru, Detak Indonesia--Mantan Wakil Gubernur Riau Drs H Wan Abu Bakar meminta Ketua Dewan Pengurus Harian (DPH) Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau, Syahril Abubakar jangan berusaha mengadu-domba dan menimbulkan syak wasangka di antara pemangku kebijakan di Provinsi Riau.

Semestinya, dikatakan Wan Abu Bakar, Syahril harus bisa mendinginkan dan berusaha mencarikan jalan terbaik bagi BUMD di negeri ini. Apalagi, jabatannya adalah bagian dari Lembaga Adat Melayu Riau.

"Syahril harus berpikir secara profesional. Harus diselidiki dulu apa masalahnya, jangan langsung klaim PT BSP tidak mampu. Dia harus kembali belajar sejarah, bagaimana selama hampir 20 tahun PT BSP mengelola Wilayah Kerja CPP. Sudah banyak ilmu dan pengalaman yang didapat dalam mengelola ladang minyak di bumi Melayu ini. Apakah dia tahu, berapa banyak pekerja yang berasal dari PT BSP di BOB PT BSP-Pertamina Hulu. Jadi jangan asal bicara jika tidak tahu apa masalahnya," sebut Wan dalam sebuah wawancara di Pekanbaru.

Ditambahkan mantan Ketua DPW PPP Provinsi Riau ini, bahwa untuk mengelola WK CPP, pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini Kementerian ESDM dan SKK Migas tidak asal tunjuk begitu saja dan menyerahkan pengelolaan WK CPP kepada PT BSP.