"Mendapatkan WK CPP ini perlu perjuangan dari Tim PT BSP, tokoh Riau dan masyarakat Riau. Harapan besar,  bagaimana aset dan sumber daya alam daerah harus dikembalikan kepada daerah itu sendiri, supaya PAD ini dapat lebih dimaksimalkan bagi kemajuan negeri ini. Bukan persoalan provinsi atau kabupaten yang mengelolanya. Namun, yang penting dikelola oleh putra-putri daerah ini. Anak jati diri Melayu," ujar Wan lagi.

Ketika pertama kali WK CPP kembali ke pangkuan bumi Lancangkuning, Wan Abu Bakar mengatakan dirinya juga turut serta menjadi bagian dari pelaku sejarah. Mengingat hamparan terbesar WK CPP ini berada di Siak dan kesigapan Bupati Siak pertama Arwin AS membentuk PT Bumi Siak Pusako makanya WK CPP diserahkan kepada Pemkab Siak.

"Meski pengelolaan diserahkan kepada BUMD Kabupaten Siak. Kabupaten lain dan Pemerintah Provinsi Riau juga terlibat dalam pembagian saham. Dan pembagian saham ini, bukan dalam satu kali pertemuan. Ini membutuhkan beberapa kali pertemuan. Semuanya akhirnya disepakati dengan baik," sebut Wan.

Wan Abu Bakar meminta jangan lagi ada dikotomi dan menuding tanpa dasar perusahaan daerah tak mampu menjalankan dan mengelola WK CPP dan kemudian membeo membenarkan apa yang ditudingkan Muhammad Nasir. Mendesak pengelolaan WK CPP ini diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Riau.