Pekanbaru, Detak Indonesia--Polemik penunjukan langsung pejabat Wali Kota Pekanbaru dan Bupati Kampar di luar rekomendasi yang diusulkan oleh Pemerintah Provinsi Riau oleh Kementerian Dalam Negeri, berpotensi memicu gejolak sosial di tengah masyarakat apabila pemangku kebijakan terkait tidak membuka ruang untuk mendengarkan aspirasi rakyat.

Hal itu disampaikan oleh Ketua Himpunan Psikologi Indonesia (Himpsi) Wilayah Riau Dr Sigit Nugroho SPsi MPsi di Pekanbaru, Ahad (15/5/2022), dengan memperhatikan dampak psikologis masyarakat terkait isu berkembang, khususnya keberatan yang diajukan tokoh masyarakat dan ninik mamak di Kampar terhadap calon penjabat yang ditunjuk oleh Pemerintah Pusat.

"Kemendagri sepatutnya mendengarkan permintaan tokoh masyarakat dan adat yang meminta pejabat ditunjuk dari kalangan putra daerah. Untuk menghidari gejolak akibat indikasi pelanggaran prosedur kepatutan dalam penunjukan. Masyarakat Riau secara psikologi memiliki masa lalu dan sisi traumatik tersendiri terkait penolakan pemimpin yang ditunjuk pusat, selain itu di Kampar juga pernah terjadi gejolak sosial menurunkan kepala daerah," jelas Sigit.

Mantan Dekan Fakultas Psikologi UIR ini juga menyebut apabila hal tersebut tidak diantisipasi dengan baik dapat memicu gejolak sosial yang berulang serta berdampak yang tidak baik bagi keberlangsungan pembangunan di Kabupaten Kampar, dan dianggap menciderai semangat dan prinsip otonomi daerah.