Sebab kedua nama pejabat itu tidak melalui proses usulan dari Gubernur Riau, sebagaimana ketentuan Permendagri No 1 tahun 2018. 

Dengan demikian SK pengangkatan cacat hukum dan dapat dibatalkan.

Dalam Permendagri No 1 tahun 2018 pasal 5 ayat 2 sudah tegas disebutkan bahwa pj bupati atau walikota yang ditunjuk oleh menteri, harus atas usul gubernur.

Diakui, memang boleh tanpa pengusulan gubernur, sebagaimana dijelaskan pada pasal 5 ayat 3-nya, terkait dalam hal melaksanakan strategis nasional.