Rentang kendali yang jauh antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang berkedudukan di Tanjungpinang dengan Kabupaten Natuna yang berada di ujung utara Indonesia membuat peran RT dan RW menjadi signifikan sebagai penghubung dan pelaksana kebijakan Pemprov Kepri di tingkat masyarakat.

"Dibutuhkan sebuah langkah sebagai penguatan peran RT dan RW dalam mengemban tugas yang sangat besar dan mendasar tersebut. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau akan senantiasa fokus terhadap penguatan peran RT dan RW di Kabupaten Natuna," ujar Gubernur Ansar.

Tidak hanya berfokus pada penguatan RT dan RW, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau juga memberikan perhatian yang besar terhadap keberadaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu). Posyandu dipandang memiliki peranan yang tidak kalah penting sebagai salah satu langkah promotif dan preventif dari berbagai potensi penyakit yang senantiasa menjadi kerisauan di tengah-tengah masyarakat. Posyandu juga merupakan pelopor dalam menjaga kesehatan masyarakat melalui upaya peningkatan status gizi masyarakat serta upaya kesehatan ibu dan anak.

Hal tersebut sejalan dengan upaya Percepatan Penurunan Stunting di Provinsi Kepulauan Riau. Berdasarkan data Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021, prevalensi stunting di Provinsi Kepulauan Riau berada pada angka 17.6 persen, angka ini lebih rendah daripada angka nasional sebesar 24,4 persen. Pada 2022 ini, prevalensi stunting tersebut diharapkan dapat turun menjadi 15,8 persen dan dapat turun kembali menjadi 14 persen pada tahun 2024.
Sebagai dukungan untuk upaya dan peran posyandu tersebut, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memberikan perhatian yang lebih terhadap penguatan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di Kabupaten Natuna melalui Bantuan Uang Operasional, yang diberikan kepada Posyandu di Kabupaten Natuna sebesar Rp285.000.000 untuk 57 posyandu. Adapun masing-masing posyandu menerima bantuan sebesar Rp5.000.000.