Nah itu artinya yang berwenang untuk mengelola adalah Gapoktanhut Mekar Bersama dan diberikan hak mengelola agar lokasi tersebut menjadi kawasan hijau kembali dengan program  tanaman kehutanan melalui petunjuk teknis dari KPH Sorek. Perlu diketahui bahwa  Sekdes Mk yang sempat menerbitkan SKT dalam HPT sudah dicabut surat SKTnya, dan SKT sudah dibatalkan. 

Sedangkan si Pelapor Ketua Kelompok Tani Sabole, Desveli juga menerbitkan SKT juga melalui Desa Giri Sako. Itu seharusnya diproses juga, dan pada bebarapa bulan yang lalu, LSM Perisai melakukan peninjauan di lapangan bersama pihak terkait yakni Ditreskrimsus Polda Riau mendapati alat berat yang tengah digunakan untuk bekerja di lokasi Linda Candra Tan dan Desveli yang dilihat selesai melakukan  aktivitas di dalam kawasan HPT, tersedia juga cukup banyak bibit sawit yang akan digunakan untuk tanaman  sisipan. Seharusnya mereka ini (Desveli, Linda Candra Tan) yang diamankan Polres Kuansing. Sedangkan Sekdes Mk itu sudah memahami tentang prosedural sehingga Sekdes Mk memberikan masukan kepada warga untuk mengajukan usulan ke Kementerian LHK RI di Jakarta untuk pengelolaan hutan kemasyarakatan. 

"Saat ini mereka Gapoktanhut Mekar Bersama sudah mendapat SK dari Menteri LHK RI. Ini harus didukung. Seyogyanya Kapolres bersama instansi terkait mendukung niat baik yang dilakukan oleh Sekdes Mk ini. Ini saran saya sebagai pengamat masalah ini," kata Sunardi SH.

Satu lagi tentang hadirnya aparat Polres Kuansing pada waktu di lapangan mengaku mendapat surat perintah dari Kapolres Kuansing untuk mengamankan alat berat yang bekerja di dalam kawasan hutan HPT. Patut dipertanyakan, dan saran kami pihak Bidpropam Polda Riau dapat memeriksa Kapolres Kuansing.