Kedua meminta Kejaksaan Tinggi Provinsi Riau untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan kepada Bapak Indra Pomi Nasution selaku Kepala Dinas PU Kota Pekanbaru yang diduga menyalahgunakan anggaran dana tahun 2019/2020 untuk belanja bahan bibit atau bibit tanaman senilai kurang lebih Rp9.908.704.000 hampir mencapai Rp10 miliar dengan rincian 3 x pengadaan bibit bahan tanaman.

Pengadaan bibit dan tanaman Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan anggaran sebesar itu diduga tidak tepat sasaran, kegiatan tersebut diduga dianggarkan dalam daftar Dokumen Penggunaan Anggaran (DPA) Dinas PU Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2019/2020 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di mana pada waktu itu Indonesia sedang dilanda wabah Covid-19 yang mengakibatkan ekonomi merosot dan membutuhkan anggaran besar untuk penanggulangan khususnya di Daerah Kota Pekanbaru, ini merupakan tindakan yang bertolak belakang dengan pernyataan Wali Kota Pekanbaru Bapak Firdaus yaitu Pemerintah Kota Pekanbaru tidak ada dana untuk tanggulangi Covid-19, namun ternyata ada dugaan dana pengadaan bibit tanaman dengan anggaran miliran rupiah.

Ketiga meminta Kejaksaan Tinggi Riau untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan kepada Bapak Indra Pomi Nasution yang menjabat sebagai Kepala Dinas PU Kota Pekanbaru yang diduga terindikasi korupsi seperti pengerjaan Jalan Seroja yang dianggarkan tahun 2018 senilai kurang lebih Rp4,8 miliar.

Keempat meminta Kejaksaan Tinggi Riau untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan kepada Bapak Indra Pomi Nasution yang menjabat sebagai Kepala Dinas PU Kota Pekanbaru yang diduga terindikasi korupsi pembangunan gedung utama Kantor Wali Kota Pekanbaru yang diduga menelan anggaran kurang lebih Rp1,2 triliun selama 3 tahun, sudah menelan anggaran rehab gedung di beberapa titik. Tahun 2020 gedung utama yang baru 3 tahun diresmikan mendapatkan alokasi rehab dengan anggaran miliaran rupiah.