Siak Sri Indrapura, Detak Indonesia -- Pengadilan Negeri (PN) Siak, Riau, tetap akan melaksanakan kembali giat constatering/pencocokan dan eksekusi lahan jilid IV milik warga yang telah memiliki SKT, SKGR, dan sertifikat di Desa Dayun, Siak, Riau pada Senin lusa (12/12/2022). 

Padahal pemohon eksekusi PT DSI tidak memiliki Hak Guna Usaha (HGU) dan lahan yang akan dieksekusi milik warga yang mana surat menyurat tanah milik warga sudah memiliki kekuatan hukum dan belum pernah dibatalkan Pengadilan. Sementara lahan yang akan dieksekusi PN Siak untuk PT DSI masih pencocokan tidak diketahui persis dimana lokasinya, tak diketahui persis titik koordinatnya oleh petugas eksekusi PN Siak. Atas rencana eksekusi jilid IV ini, warga pemilik lahan sudah siap-siap akan menghadang kembali tim eksekusi PN Siak. 

Kondisi rawan ini, akankah bakal terjadi peristiwa berdarah nantinya seperti peristiwa Mesuji? Jika terjadi peritiwa berdarah, siapa yang bertanggungjawab? Apakah tanggungjawab PN Siak, tanggungjawab Kapolres Siak, atau tanggungjawab Kapolda Riau jika menurunkan aparat kepolisian untuk pengamanan?

DPP LSM Perisai Riau selaku pemegang kuasa dari masyarakat pemilik lahan seluas 1.300 hektare di Desa Dayun, Kabupaten Siak Riau, dengan tegas mendatangi Pengadilan Negeri (PN) Siak Sri Indrapura, Rabu tadi (7/12/2022).

Ketua DPP LSM Perisai Riau, Sunardi SH usai keluar dari ruang kantor Pengadilan Negeri Siak, Rabu (7/12/2022) menunjukkan kepada wartawan bukti uang yang diparkirkan pihak pengusaha Mer di dua bank swasta di Pekanbaru Rp7 miliar yang diduga Sunardi sebagai uang suap untuk oknum tertentu bila eksekusi berjalan sukses.