"Meminta pihak penegak hukum terutama Polda Riau agar memanggil dan memeriksa pemilik PT DSI yang telah berupaya merampas atau merugikan masyarakat Kabupaten Siak sejak 2015 sampai sekarang".

Terkait demo tersebut, Humas PT DSI, Asun ketika dikonfirmasi enggan menjawab. Pesan dan panggilan WhatsApp tidak direspon. Sementara itu, salah satu petinggi PT DSI sama sekali tiga uang dengan Asun. SMS yang dikirim tidak dijawab.

Di depan Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Riau massa juga berorasi. Kuasa warga Dayun Ketua DPP LSM Perisai Riau Sunardi SH menyampaikan bahwa PT DSI tidak memiliki Hak Guna Usaha (HGU) sejak diberikan Pelepadan Kawasan Hutan oleh Menteri Kehutanan RI 1998 lalu.

"Tapi karena kurangnya pengawasan dari Pemerintah Daerah Riau, Pemkab Siak, DLHK Riau, namun PT DSI itu tetap dibiarkan beroperasi merongrong berupaya merampas lahan masyarakat yang sudah memiliki sertifikat hak milik (SHM) yang diakui Negara. Dalam pelepasan kawasan hutan itu juga disebutkan bila ada lahan warga, perkampungan, perkebunan warga, maka bukqn bagian dari pelepasan yqng diberikan dan harus di-enclave. Tapi ini diabaikan perusahaan PT DSI karena kurangnya pengawasan Pemerintah Daerah Riau, Pemkab Siak, dan DLHK Riau. Oleh sebab itu agar masalah ini segera diselesaikan," kata Sunardi SH.

Menanggapi hal ini, pejabat DLHK Riau mengajak massa demonstran berdialog di dalam ruang rapat Kantor DLHK Riau Jalan Sudirman Pekanbaru. Hingga diturunkannya berita ini, dialog masih berlangsung. (azf)