Larshen Yunus juga katakan, bahwa hasil dari Catatan Data yang dihimpunnya, Koperasi tersebut juga sama sekali tidak melaporkan Berita Acara Rapat Anggota Tahunan (RAT) serta tidak melengkapi data sesuai formulir Nomor Induk Koperasi, bahkan tidak pernah melaporkan kepada instansi dan otoritas terkait.

"Praktik sulap menyulap kawasan hutan menjadi kebun kelapa sawit sudah tidak rahasia umum lagi di Riau ini. Para oknum Pejabat dan oknum Aparat Penegak Hukum (APH) banyak yang bersikukuh dengan ilmu sandiwaranya. Contoh perusahaan yang bernama PT Merauke itu adalah salah satu contoh kecil, betapa dahsyatnya dugaan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) pada sektor Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Perkebunan di Negeri ini," sebut Larshen Yunus, yang juga merupakan Wasekjen KNPI Pusat.

Alumni Sekolah Vokasi Mediator Hukum, dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta itu juga mencontohkan, bahwa keanehan terlihat pada pola pengelolaan sebuah Koperasi di PT Merauke, yang mana secara prosedural terlihat tidak semestinya. Koperasi Guna Karya itu justru faktanya bergerak seperti layaknya sebuah Perusahaan, di sisi internal polanya seperti Manajemen PT, yaitu ada istilah Manager, Kepala Tata Usaha (KTU), Humas dan Mandor, tapi dari sisi eksternal mereka sembunyi!!! membungkus dirinya dengan tampilan sebuah koperasi kecil milik rakyat.

Sabtu (1/4/2023) DPD KNPI Provinsi Riau berencana segera melaporkan dugaan temuan itu ke pihak dan instansi terkait. Walaupun memang pada dasarnya sudah bosan dengan praktik dugaan sandiwara oknum Pejabat dan oknum APH di Republik ini, Induk Organisasi Kepemudaan itu masih tetap saja optimis.

"Ayo Pemuda Riau, Bersatulah! Mari bersama-sama, bergotong royong membangun Bangsa. #RevolusiMental Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?" tanya Larshen Yunus, di hadapan Tim Advokasi Hukum KNPI Provinsi Riau. (*/di)