Melihat dan dirasakan tak netral ini, Kuasa Hukum M Dasrin Nst bersama Sunardi SH meminta Kapolri turun tangan mencopot Kapolres Siak dan menggantinya dengan pejabat yang netral.

Tindakan-tindakan penghalangan ataupun melarang masuk, Daud patut menduga Kapolres Siak tidak netral.

Kalau Kapolres Siak tidak bisa bersikap netral, menurut Daud diminta kepada Pak Kapolri segera mencopot Kapolres Siak.

"Kami meminta kepada Pak Kapolri menempatkan seorang Kapolres untuk memimpin Kepolisian Resort Siak agar dapat bersikap netral untuk menyikapi permasalahan yang terjadi antara Dasrin Cs/warga petani dan PT DSI. Tunjukkan sikap netral dengan memberi akses masuk kepada klien kami untuk memanen. Jangan ada sikap yang tidak berimbang ketika kami mau memanen mengeluarkan buah ada pihak-pihak lain yang menyerang kita. Seharusnya pihak-pihak lain yang menyerang itu yang diambil tindakan tegas, nyata, dan terukur secara hukum kepada mereka. Karena kami adalah pemilik, mereka orang yang datang ke tanah klien kami. Dan menurut kami mereka adalah pihak yang merampas," tegas Daud Pasaribu SH.

Kakanwil BPN Riau: PT DSI Tak Ada Memohon HGU ke BPN Riau

Sehubungan pekerja PT DSI di lahan kebun sawit Idrus Sembiring mengaku perusahaan PT DSI milik Meryani itu sudah punya HGU, dibantah oleh M Dasrin Nst. Menurut M Dasrin Nst surat resmi Kepala Kanwil BPN Riau Asnawati SH MSi dalam suratnya Nomor HP.01/1517-14/V/2023 tanggal 30 Mei 2023 yang ditujukan kepada M Dasrin Nst menjelaskan berdasarkan data permohonan Hak Guna Usaha (HGU) yang terdaftar pada Kantor Wilayah BPN Provinsi Riau tidak terdapat permohonan HGU atas nama PT Duta Swakarya Indah.

Surat resmi Kakanwil BPN Riau Asnawati SH MSi bahwa BPN Riau sampai saat ini belum menerima permohonan HGU PT DSI.