"Kalau ini tidak bisa dilakukan, pihak Polda Riau tidak bisa melindungi warga juga atas dasar permohonan masyarakat ini, warga di tiga kecamatan ini diwakili beberapa orang akan melakukan aksi jalan kaki dari Istana Siak Riau ke Istana Presiden di Jakarta. Itu akan dilakukan awal bulan Juli 2023 ini. Itu misalnya pihak Polda Riau, pihak Kepolisian tidak bisa memberikan perlindungan hukum dan tak bisa memberikan keadilan kepada masyarakat selaku pemilik Hak tertinggi baik sertifikat SHM, SKT, SKGR," kata Sunardi SH didampingi M Dasrin Nst dkk.

Karena ini suatu bentuk aparat tidak dapat memberikan pengayoman di Siak dan ini sudah dirasakan beberapa bulan sebelumnya. Masyarakat tidak mendapat perlindungan terhadap hak kepemilikan tadi. Kalau Negara sudah memberikan Hak kepada masyarakat dan itu tidak diayomi, tidak dilindungi aparat penegak hukum, lalu kepada siapa lagi masyarakat mengadu? Satu-satunya masyarakat tiga kecamatan di Siak Riau ini akan mengadu ke Presiden RI.

"Masyarakat utusan tiga kecamatan di Siak akan berjalan kaki dari Istana Siak di Siak Seri Indrapura ke Istana Presiden di Jakarta. Ini akan kami buktikan, jika betul-betul tidak mendapat pengayoman yang baik, tidak  mendapat perlindungan Kepolisian di Siak dan Polda Riau saat ini," tegas mantan aktivis LSM Penjara ini.

Sunardi juga menambahkan pihaknya sudah mendapatkan peta Bidang Tanah PT DSI dari Kementerian ATR/BPN Pusat bahwa Peta Bidang PT DSI itu dibuat 2012 masa berlaku lima tahun, maka kini sudah tidak berlaku lagi Peta Bidang itu.

Ketegangan dan ancaman gangguan Kamtibmas jelang Pemilu 2024 bergolak ibarat api dalam sekam yang belum dapat didamaikan di lahan warga Siak yang dieksekusi PN Siak untuk PT DSI.