Dugaan korupsi anggaran belanja pegawai pada organisasi perangkat daerah (OPD) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Riau tahun anggaran 2020 senilai puluhan milyar yang menjadi fokus perhatian kita ini, disinyalir dilakukan secara sistematis dan terstruktur yang melibatkan sejumlah pejabat Pemerintah Daerah Provinsi Riau yang duduk Dalam Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Menurut pendapat kami modus operandi yang diduga dilakukan terindikasi markup pengelembungan anggaran dan atau terindikasi data ASN fiktif/ganda, berupa belanja gaji, tunjangan atau tambahan penghasilan pegawai (TPP).

Untuk itu kami menyampaikan permohonan yang kami tuangkan dalam bentuk tuntutan aksi pada unjukrasa damai ini di antaranya adalah

- Meminta kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Riau untuk memeriksa dengan melakukan penyelidikan penyidikan dugaan korupsi alokasi anggaran belanja pegawai di BPKAD Pemerintah Provinsi Riau tahun anggaran 2020.