Adanya dugaan tekanan dan intimidasi aparat keamanan, Komnas HAM menemukan adanya potensi pelanggaran HAM.

"Paling tidak ada 3 hal yang sedang didalami saat ini untuk bisa diambil sebuah kesimpulan setidak-tidaknya pelanggaran HAM. Yang pertama adalah, penanganan Kepolisian pada saat terjadi kerusuhan 7 September 2023. Di situ ada penembakan gas air mata yang lokasinya tidak jauh dari sekolah sehingga menimbulkan korban di pihak siswa dan guru. Kemudian kita lihat ada intimidasi yang dilakukan oleh aparat setempat di dalam memaksa warga untuk menandatangani pernyataan bersedia untuk direlokasi. Ini juga tentunya bisa mengarah pada dugaan Pelanggaran HAM," jelas Prabianto.

Sehubungan adanya tenggat waktu relokasi tanggal 28 September 2023, kata Komisioner Media Komnas HAM Prabianto pihaknya sudah beberapa kali meminta pihak-pihak terkait dalam hal ini Pemerintah untuk menghentikan pada waktu itu diminta kegiatan penghentian pengukuran oleh BP Batam, karena ini adalah pemicunya. Sosialisasi tidak dilakukan secara maksimal, mereka langsung melakukan pengukuran tanah warga, tentu ini menimbulkan reaksi. Menimbulkan penolakan dari warga sehingga diminta supaya dihentikan kegiatan pengukuran oleh BP Batam. Kemudian dalam hal relokasi tentunya Komnas HAM sudah beberapa kali juga sampaikan jangan direlokasi dulu sebelum hunian tempat baru bagi warga itu sudah selesai dibangun.

"Karena janji dari BP Batam itu adalah mereka akan bangun dalam waktu sampai 2 tahun, sementara warga harus direlokasi pada pekan depan misalnya mereka akan ditampung sementara di rumah susun di Kota Batam. Inikan secara sosial budaya menimbulkan konflik juga mereka tercabut dari kehidupan yang selama ini telah turun temurun. Belum lagi masalah pekerjaan, masalah sekolah anak-anak, dan seterusnya tentu ini akan merupakan beban yang berat bagi warga," tutup DR Prabianto. (azf/dan/tim)