“Kami dari Kementerian ATR/BPN selalu mendukung program yang dilakukan oleh Pertamina Hulu Rokan, apapun masalahnya, kami harap selalu berkoordinasi dengan kami. Kami  juga berharap tidak ada permasalahan apapun dengan masyarakat sehingga operasi produksi migas dapat berjalan dengan baik,” ucapnya.  

Pj Bupati Kampar Muhammad Firdaus mengatakan, salah satu wilayah operasi WK Rokan di Kampar yakni Area Petapahan–Kotabatak berada di dalam Kecamatan Tapung, Tapung Hulu dan Tapung Hilir. Pemkab Kampar turut mendukung pengamanan aset BMN di daerah tersebut.  

Pemkab Kampar kata Firdaus, sejak awal senantiasa mendukung penuh kegiatan operasi migas PHR untuk kesejahteraan masyarakat.

“Ini sinergitas dan kerja sama yang baik antara PHR dengan Pemkab Kampar. Secara konkret perlu pembahasan bersama terhadap langkah yang baik dilakukan untuk pengamanan dan keselamatan aset BMN agar dapat mendukung operasi dan kelancaran produksi PHR,” katanya.  

Kepala Divisi Formalitas SKK Migas George NM Simanjuntak berharap PHR terus melaksanakan koordinasi secara berkala dengan PPBBMN dan DJKN terkait pengelolaan aset BMN tanah. SKK Migas akan membentuk PKS untuk wilayah Riau atas MoU yang sudah disepakati bersama dengan Kementerian ATR/BPN.  

“Diperlukan kerja sama dan bantuan dari pemerintah daerah setempat terutama di tingkat kecamatan untuk melakukan cross-check terlebih dahulu agar tidak mengeluarkan SKGT/SKT di atas aset BMN tanah,” tuturnya. (*/rls/di)