Menyusul sejumlah kendala itu, PHR berupaya memenuhi target nasional dengan aman dan selamat. Kesamaan visi lintas instansi dalam menanggulangi permasalahan ini sangat diharapkan.  

“PHR sangat membutuhkan dukungan dari pemerintah mulai dari tingkat pusat, tingkat dearah hingga ke tingkat desa untuk membantu mensosialisasikan bahaya mendirikan bangunan di sekitar pipa minyak dan jaringan listrik. PHR juga telah berupaya mencegah dan menanggulangi permasalahan penyerobotan lahan BMN. Namun yang ditemukan di lapangan beberapa titik penyerobotan telah memegang dokumen alas hak seperti SKGR, SKT dan lain sebagainya,” jelas Irfan.  

Area Petapahan–Kota Batak (PETKO) yang berada di Kabuapten Kampar, Riau merupakan salah satu lokasi utama produksi minyak di area Selatan Blok Rokan yang menjadi perhatian. Persoalan penyerobotan lahan di area ini berdampak pada kelancaran operasi PHR.  

“Besar harapan kami agar sinergi dan kolaborasi antara PHR dan seluruh pemangku kepentingan dapat dapat senantiasa berjalan dengan baik, tidak hanya di level pusat tetapi juga sampai ke level daerah dan desa,” harapnya.  

Sementara itu, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Raja Juli Antoni mendukung agar aset BMN tanah PHR WK Rokan dapat segera dilegalisasi.