Siak Sriindrapura,  Detak Indonesia--Dalam mendukung program strategi nasional di bidang kesehatan, Pemkab Siak, Riau melalui Dinas Sosial sudah menganggarkan dana bagi jaminan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Siak yang tidak mampu.

Hal ini dikatakan Plt Bupati Siak H Alfedri saat membuka acara Integrasi dari BPJS ke JKN KIS bersama Kepala BPJS Kesehatan Cabang Dumai di Ruang Pucuk Rebung Kantor Bupati Siak Rabu (28\/2\/2018). 

Alfedri juga menjelaskan, berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial pada 2017 masyarakat miskin terpadu yang terdata berjumlah 19,374 ribu orang  yang kesemuanya termasuk program Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang asumsinya jika mereka tidak dilayani melalui program JKN maka sudah menyiapkan dananya lebih kurang Rp6 miliar di Dinas Kesehatan.

 "Kita tahun 2017 lalu sudah menganggarkan dana, yang peruntukannya membantu masyarakat yang miskin untuk berobat. Mereka dilayani untuk berobat secara gratis dan ditanggung sepenuhnya oleh Pemkab. Namun jika masih ada data penduduk miskin yang tertinggal, kita akan melakukan verifikasi dan  memvalidasi data penduduk miskin kembali, sehingga kita pastikan semuanya masuk," kata Alfedri. 

 ","photo":"\/images\/news\/768yhdwrwl\/1519983406-picsay (1).jpg","caption":"Plt Bupati Siak H Alfedri membuka acara Integrasi dari BPJS ke JKN KIS bersama Kepala BPJS Kesehatan Cabang Dumai di Ruang Pucuk Rebung Kantor Bupati Siak Rabu (28\/2\/2018).\u00a0 (Humas Pemkab Siak)"},{"body":"

Tambah Alfedri lagi, jaminan kesehatan secara gratis ini sudah sejak dulu diterapkan di Kabupaten Siak, masyarakat baik miskin maupun yang mampu dipermudah untuk berobat secara gratis. Tetapi sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33\/2017 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2017 bahwa yang wajib dibantu oleh Pemda adalah penduduk miskin secara terpadu.

 ”Tetapi kita tetap membantu masyarakat miskin yang sakit, untuk dibawa ke rumah sakit dilakukan perobatan. Seperti beberapa waktu lalu kita telah membantu masyarakat Sakai dari Minas yang terkena kanker, dari informasi kepala kampung kemudian kita lakukan operasi dan semua biayanya Pemkab yang nanggung," terang Alfedri.

Terkait tentang Integrasi BPJS ke JKN KIS ini dirinya sudah menyurati kepada masing- masing pimpinan OPD untuk memerintahkan kepada stafnya melakukan pembaharuan data ASN dan honerer serta tertib administrasi sebagai peserta JKN-KIS agar setiap ASN melakukan penggantian kartu ASKES menjadi Kartu Indonesia Sehat, kemudian ia juga mengimbau kepada ASN yang belum memasukkan administrasi anak ketiga sebagai peserta KIS. 

Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Siak Toni Chandra mengatakan, pihaknya juga menyiapkan anggaran berjumlah Rp6 miliar dana ini juga termasuk untuk iuran  yang tujuannnya, untuk mengantisipasi peserta BPJS  yang tidak dilayani melalui program JKN ini. Seperti contoh dia betul-betul orang miskin tetapi dia belum masuk di Penerima Bantuan Iuran (PBI) dari APBN dah cara mengantisipasinya dana yang stanby tadi diarahkan untuk bantuan perobatan mereka.(adf)
 ","photo":"\/images\/default-photo.jpg","caption":"