Oleh karena itu, didalam surat somasi yang kami sampaikan tersebut meminta dengan tegas kepada Ketua DPRD Kabupaten Rokan Hilir Riau untuk memenuhi beberapa poin penting sebagai berikut:

1. Mengingatkan dan meminta Ketua DPRD Kabupaten Rokan Hilir untuk tidak merusak Pilkada damai dengan menentang UU penetapan status Pj Penghulu yang pada dasarnya berasal dari PNS bukan PPPK (P3K)

2. Mengingatkan dan meminta Ketua DPRD Kabupaten Rokan Hilir bersikap supportif dalam situasi politik saat ini, yaitu dengan mengedepankan asas kepentingan hukum yang berlaku, bukan kepentingan keluarga.

3. Mengingatkan dan meminta DPRD Kabupaten Rokan Hilir untuk bersikap netral dan mengawal pemilu damai dengan tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku hanya untuk kepentingan kelompok ataupun keluarga.

4. Mengingatkan dan meminta Ketua DPRD Kabupaten Rokan Hilir beserta jajaran untuk bersikap netral dan tidak tumpang tindih dalam penyelesaian konflik interest yang melibatkan mantan Bupati Afrizal Sintong selaku abang kandung dari Ketua DPRD Kabupaten Rokan Hilir (Ilhammi) dengan Plt Bupati Kabupaten Rokan Hilir saat ini. Hal ini kami sampaikan agar tidak menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat dan situasi Pilkada mendatang. (*/di)