Medan, Detak Indonesia--Ketua Komisi IV DPRD Medan Paul Mei Anton Simanjuntak kecewa terhadap Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Pemko Medan selaku Ketua Tim Pokja ketangguhan penanganan banjir dan Dinas Perkimcikataru Kota Medan, Sumatera Utara. 

Pasalnya, dana bantuan sebesar Rp1,5 triliun dari Bank Dunia yang seyogiyanya digunakan untuk penanganan banjir di Kota Medan tidak digunakan sebagaimana mestinya oleh Dinas tersebut.
 
Berbeda dengan anggaran yang bersumber dari APBD Pemko Medan sekitar Rp1 triliun. Setiap tahunnya sejak 2022, anggaran tersebut lancar digunakan. Namun hasilnya sangat mengecewakan.

Penggunaan anggaran tidak tepat sasaran alias asal asalan dan terbukti masalah banjir di Medan hingga saat ini tak kunjung teratasi.

"Persoalan banjir masalah serius di Kota Medan, masyarakat terus menderita terdampak banjir. Tetapi ada bantuan Bank Dunia Rp1,5 triliun untuk mengatasi banjir di Kota Medan, tapi kenapa pejabatnya tidak bisa menggunakan dengan baik, ada apa? Dugaan kita masalah banjir di Medan dipelihara seakan benar. Buktinya alokasi di APBD cepat dikerjakan karena berlomba agar mendapatkan fee proyek. Ketidakseriusan pejabat Pemko Medan memanfaatkan bantuan tersebut karena tidak mendapat fee proyek dari sumber anggaran Bank Dunia," cetus Paul Simanjuntak dengan nada kecewa saat memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Perkimcikataru Medan, Dinas SDABMBK Medan, Biro Otda Pemprovsu dan sejumlah pihak Kecamatan terkait penanganan banjir di ruang Komisi IV gedung DPRD Medan, Selasa (25/11/2025).