Siak, Detak Indonesia -- Pemerintah Kabupaten Siak, Riau menggandeng Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) serta organisasi masyarakat sipil (NGO) untuk melakukan asistensi dan pendampingan review perizinan di Kabupaten Siak. Kegiatan ini berlangsung selama tiga hari, mulai 27 hingga 29 Januari 2025.

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari kolaborasi pentahelix dalam rangka penyelesaian konflik hutan dan tanah di Kabupaten Siak. Kolaborasi ini diperkuat melalui Surat Keputusan Bupati Siak Nomor 100.3.3.2/713/HK/KPTS/2025 tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Penyelesaian Konflik Hutan dan Tanah (TFPK).Dalam kegiatan ini, ICEL yang didukung oleh The Asia Foundation memberikan penguatan kapasitas kepada Tim TFPK, khususnya terkait metodologi dan pendekatan review perizinan.

Dua perusahaan yang menjadi target awal review perizinan adalah PT Duta Swakarya Indah (DSI) dan PT Seraya Sumber Lestari (SSL). PT SSL merupakan pemegang izin Hutan Tanaman Industri (HTI), sementara PT DSI bergerak di sektor perkebunan.

Ketua Tim TFPK, Anton, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari kerja kolektif tim dalam merespons tingginya konflik agraria di Kabupaten Siak. Berdasarkan data yang dihimpun, Kabupaten Siak tercatat sebagai salah satu daerah dengan konflik agraria cukup luas di Provinsi Riau.

“Luas konflik agraria di Siak mencapai sekitar 60.955 hektare dengan jumlah terdampak sebanyak 6.992 kepala keluarga. Konflik terbesar berasal dari sektor kehutanan dengan luas 53.112,7 hektare dan berdampak pada 4.197 KK, sedangkan sektor perkebunan mencakup sekitar 7.598 hektare dengan jumlah terdampak 2.795 KK,” ujar Anton.