Dipihak lain Isnadi Esman Sekretaris Jenderal Jaringan Masyarakat Gambut Riau (JMGR) menjelaskan, benar dari hasil riset Jaringan Masyarakat Gambut Riau (JMGR) bersama akademisi universitas di Riau tahun 2016, terjadi penurunan permukaan tanah gambut berkisar antara 10 – 12 senti meter/tahun akibat dari aktivitas eksploitasi Migas di Pulau Padang, terutama akibat adanya pengeboran bawah permukaan gambut dan pembangunan drainase saluran air yang lebar dan alirannya langsung ke laut dan sungai.

“Fakta ini tentunya sangat berdampak terhadap kehidupan masyarakat di daerah yang mengalami penurunan permukaan tanah (subsiden) tersebut, misalnya saja dengan kondisi yang kering maka akan memicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan, tentunya juga berpengaruh terhadap lahan pertanian dan perkebunan masyarakat, dan jika tidak ada treatment khusus maka akan mengancam eksistensi pulau dengan resiko tenggelam,” kata Isnadi.

“Kita berharap ada manajemen yang lebih baik yang mengutamanakn kesejateraan masyarakat untuk mengelola Migas di Pulau Padang. Pemerintah baik daerah maupun pusat harus mampu memaksimalkan sumber daya alam yang ada ini untuk kehidupan masyarakat yang lebih baik. Tidak perlu ada perusahaan yang mengelola hanya untuk kepentingan dan kekayaan sepihak”. Pungkas Iman SJ di akhir pembicaraan.

Terpisah,  Media Relation PT Energi Mega Persada Tbk (EMP), Argo yang dikonfirmasi masalah ini Selasa kemarin (3/4/2018) berjanji akan memberikan jawaban melalui rilis Rabu (4/4/2018). Namun sampai saat ini belum juga dijawabnya masalah ini. (*/rls/azf)