Menurut Rahman, tim investigasi telah mencoba melakukan klarifikasi kepada Hj Naimilayanti selaku Kepala Satuan Kerja Wilayah 1 BPJN Riau terkait sejumlah aspek teknis proyek.
Beberapa pertanyaan yang diajukan antara lain:

1, Tanggal berapa Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) untuk pekerjaan Preservasi Jalan

2, Tanjung Kapal – Jalan Pemuda diterbitkan?

3, Apakah SPMK tersebut diterbitkan sesuai Tahun Anggaran 2025 atau terjadi keterlambatan, dan jika terlambat apa dasar hukumnya?

4, Berdasarkan SPMK, kapan pekerjaan secara resmi dinyatakan mulai dilaksanakan?

5, Dengan waktu pelaksanaan 120 hari kalender, kapan target kontraktual penyelesaian pekerjaan tersebut?

Selain itu, tim investigasi juga mempertanyakan aspek teknis pekerjaan jalan beton, seperti:

1, Berapa nilai mutu beton (K) yang digunakan dalam proyek ini?

2, Berapa ketebalan lapisan beton yang diterapkan di lapangan?

3, Apakah konstruksi menggunakan sistem sambungan (expansion joint atau contraction joint)?

4, Dari mana sumber BBM untuk operasional alat berat, apakah menggunakan BBM subsidi atau non-subsidi?

Preservasi atau perbaikan jalan yang tak diperbaiki dibiarkan rusak. (azf)