Kalau perbaikan perkebunan sawit dan upaya peningkatan produktivitas petani swadaya pemerintah lakukan, dapat menutupi kebutuhan B40 pada 2025. “Sekaligus kebutuhan internasional maupun domestik,” tegasnya.

Marselinus Andri, dari Departemen Advokasi SPKS, berpendapat serupa. Menurut dia, ekspansi perkebunan sawit merupakan langkah keliru. Apalagi, saat ini sudah ada 20 badan usaha yang memasok bahan bakar nabati (BBN) jenis biodiesel untuk kebutuhan dalam negeri. Alih-alih memperluas perkebunan sawit, kata Marselinus, seharusnya fokus peningkatan efisiensi dan produktivitas perkebunan yang ada. Termasuk, melalui pemberdayaan petani swadaya dan perbaikan tata kelola perkebunan berkelanjutan.

Dalam penelitian SPKS bersama sejumlah organisasi masyarakat sipil, sekitar 5 juta hektare lebih kebun sawit petani swadaya sudah cukup memenuhi kebutuhan B30. Penelitian ini, katanya, bisa jadi acuan pemerintah kalau ingin menerapkan B40 pada 2025, tanpa harus ekspansi kebun sawit.

“Dengan memanfaatkan potensi petani swadaya yang ada, pemerintah dapat menghindari dampak negatif perluasan lahan. Sekaligus mendorong keberlanjutan sektor sawit di tingkat petani,” kata Marselinus.

Dia tegas menolak upaya pemerintah ekspansi perkebunan sawit demi memenuhi kebutuhan B40. Dia mendorong,  pasokan sawit untuk biodiesel dari petani swadaya belum terlibat dalam rantai pasok biodiesel.

Menurut dia, melibatkan petani swadaya dalam rantai pasok biodiesel bukan hanya memberikan manfaat ekonomi lebih merata, juga mendukung keberlanjutan sawit dengan cara lebih ramah lingkungan dan berkeadilan. “Sampai hari ini belum ada satupun petani swadaya terlibat dalam rantai pasok biodiesel.”

Tantangan makin Berat

Saat ini, industri sawit hadapi berbagai tantangan dan persoalan seiring dinamika kebijakan dan pasar domestik maupun global. Dalam lingkup domestik, pertumbuhan komoditas sawit tak selaras pertumbuhan ekonomi daerah penghasil. Selain itu, kesejahteraan masyarakat di sekitar kebun terus jadi kekhawatiran berbagai pihak selama ini. Dari sisi lingkungan, Forest Watch Indonesia (FWI) mencatat, sekitar 5,7 juta hektare hutan alam di kawasan hutan produksi konversi (HPK) berisiko lepas untuk perkebunan sawit.