Selatpanjang, Detak Indonesia--Sejumlah Perwakilan Masyarakat Desa Bagan Melibur Kecamatan Merbau, Pulau Padang, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, Jumat (4/8/2018) siang mendatangi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepulauan

Meranti.

Kehadiran masyarakat tersebut merupakan langkah yang diambil terkait dengan keresahan dengan keberadaan perusahaan minyak dan gas (Migas) PT Malacca Strait (Bakrie Grup) di wilayah kerja (WK) Selat Malaka yang meliputi Kabupaten Kepulauan Meranti, Siak dan Bengkalis, Riau tidak profesional dalam mengelola usaha bisnisnya.

Di gedung rakyat itu, mereka disambut langsung Ketua Fraksi PPP, Dedi Putra, SHI dan Taufiek serta Ketua Fraksi Hanura Emiratna SE dan menggelar pertemuan di ruang rapat Sekretariat DPRD Kepulauan Meranti.

Sementara dari masyarakat Desa Bagan Melibur, hadir Mantan Kepala Desa, Samaun, SSos, Tokoh Pemuda, Isnadi Esman, serta perwakilan masyarakat seperti Sumardi, Muhson, Tugiman, Hamdani dan Suparwan.

Isnadi Esman mengatakan, pertemuan ini berdasarkan surat resmi yang dikirim pada tanggal 30 Juli 2018, setidaknya ada 4 poin besar yang menjadi penting, pertama tentang sistem rekrutmen dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang hingga saat ini masih menimbulkan persoalan, terutama untuk devisi transportasi/supir PT Laut Jawa Makmur Sejati subkontraktor PT EMP yang tidak merealisasikan pembayaran upah pekerja.