"Kami mempertanyakan  kehadiran sejumlah menteri aktif pada saat pendaftaran Jokowi-Ma'ruf Amien ke KPU pada 10 Agustus 2018 lalu. Saat itu jelas jam kerja dan hari kerja seharusnya mereka bekerja sesuai Tupoksi masing-masing. Perlu diingatkan bahwa pasal 547 UU Nomor 7/2017 tentang Pemilu jelas melarang pejabat negara melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon. Kami heran kenapa Bawaslu sama.sekali tifak bersuara mengenai hal ini," kata juru bicara ACTA Soraya SH.

Kedua, adalah potensi intimidasi fisik dan hukum terkait perbedaan dukungan politik. ACTA mengingatkan agar penegak hukum benar-benar bisa menjaga netralitas dalam Pemilu ini. Kontestasi Pemilu dengan dua pasangan calon akan sangat ketat. Setiap bentuk ketidaknetralan yang merugikan salah satu pasangan calon akan sangat terlihat dan diketahui masyarakat. ACTA ingin penegak hukum tegas dalam menindak kampanye hitam yang ilegal.

Ketiga, adalah politik uang. ACTA menyerukan kepada semua pihak untuk menjauhi dan menolak politik uang dalam bentuk apapun. ACTA akan membuat unit khusus untuk patroli melawan politik uang. Pelajaran dari Pilkada serentak yang lalu, partisipasi masyarakat sangat penting untuk membantu Bawaslu menindak politik uang.

"Kami berharap agar proses Pemilu bisa berlangsung tenang dan damai. Mari kita buktikan bahwa bangsa kita  sudah maju dalam berdemokrasi. Perbedaan pilihan politik dan pergantian kepemimpinan nasional adalah hal biasa di negara demokrasi sehingga tidak perlu disikapi berlebihan," tutup Juru Bicara ACTA Soraya SH.(azf)