“Ini sudahlah ada surat permohonan izin, ternyata justru muncul pihak yang mempolitisirnya. Ingat ! Kalau memang ada pihak yang bilang Makar, darimana alasannya ? toh ditahun 2019 Masyarakat Indonesia juga akan melangsungkan Pemilihan Umum,” ungkap Yunus.

Sambungnya lagi, bahwa Yunus selaku Kader Pemuda Pancasila juga tidak ambil pusing dengan sikap dari salah satu oknum Partai NasDem yang mau nyaleg di tingkat DPR-RI maupun dari salah satu kader Koti MPW PP Riau, karena Organisasi ini sangat menjunjung tinggi nilai-nilai Demokrasi. 

“Justru yang sangat saya sesalkan, akibat dari Sikap Otoriter Kapolda Riau yang baru ini, Aksi Akbar tersebut terpaksa ditunda. Padahal jauh-jauh hari sepengetahuan saya pihak Panitia telah melayangkan surat izin keramaian kepada Sat Intelkam Polresta Pekanbaru serta Info terbaru juga menyebutkan, bahwa pihak LAM Riau maupun tanggapan dari Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Riau tidak melarang Pelaksanaan Aksi tersebut,”  imbuhnya.

Melalui pernyataan persnya, Yunus dkk sangat mengharapkan, agar Petinggi Mabes Polri, dalam hal ini Irwasum, Bidang Propam atau bahkan langsung kepada bapak Kapolri, untuk segera Menarik kembali Jabatan Brigjen Eko selaku Kapolda Riau yang baru seumur jagung.

“Kami minta dan juga kembali mendesak, agar bapak Kapolri yang terhormat, segera meng-evaluasi Jabatan Brigjen Eko. Belum apa-apa saja sudah buat gaduh. Baru sehari jadi Kapolda Riau, sudah berani mengeluarkan pernyataan yang sarat akan kegaduhan. Kami tegaskan sekali lagi, bahwa Aksi tersebut tetap akan dilaksanakan. InshaAllah !” akhir Yunus, seraya menutup pernyataan persnya.  (*/di)