"Kini ada 10.000 hektare berhasil digarap menjadi kebun sawit, tanpa ada ganti rugi mengikutkan suku pedalaman sebagai mitra," sebut Ganda. 

Tahun 2016 menjadi langkah bagi pemerintah untuk membangun jalan tol Pekanbaru-Dumai dan Duri dan lahan perkebunan kelapa sawit yang berdiri di hutan adat ikut imbasnya. Namun ketika ditetapkan menjadi pembangunan jalan tol, pemerintah justeru kemudian menetapkan MWII mendapat ganti rugi beberapa zona atau 30 bidang tanah, tepatnya di Desa Pamesi.

"Hal inilah kemudian menjadi ikhwal konflik Orang Suku Sakai. Apalagi zona ditentukan Pemerintah itu tidak mewakili keinginan Orang Sakai. Tempat orang Suku Pedalaman tinggal dibagi-bagi dengan perusahaan kelapa sawit. Sumber kehidupan, makanan, obat-obatan dan tumbuhan bagi orang Sakai mendadak punah. Akibatnya orang Sakai tidak bisa hidup layak," ungkap Ganda.

Menjadi pukulan telak buat Pemerintah, selain mereka saat ini kehilangan mata pencaharian orang Sakai diperkirakan 200 jiwa dikhawatirkan busung lapar. Sebanyak 500 kepala keluarga  terimbas kemiskinan. Penyebabnya ialah karena lahan hidup bagi suku itu terus berkurang bahkan hilang. 

"Kita menghawatirkan terkhusus anak-anak," ujar Ganda.