Menurut Bagindo Raja Puyan,  masyarakat sekitar tidak pernah dibantu secara sosial, baik itu fasilitas umum, bantuan beasiswa bagi anak tak mampu, bantuan kesejahteraan masyarakat tempatan tidak pernah diberikan kepada warga Sakai itu, sehingga Corporate Codial Responsblty (CSR ) tidak pernah mereka terima.

"Sehingga dipertanyakan kemana CSR mereka yang seharusnya diserahkan kepada kemenakan persukuan Batuoh Sakai, sebagai bentuk perhatian perusahaan, jadi kita sangat miris melihat masyarakat tersebut," jelas Ir Ganda Mora MSi yang mengaku akan mempertanyakan terkait CSR tersebut kepada perusahaan ataupun dengan pemerintah setempat.

Pemerintah melalui Menteri Agraria dan Tata Ruang, Ferry Mursyidan Baldan memang telah mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 9/2015 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat.

Dalam penjelasannya pada media, Ferry menegaskan jika perusahaan sawit tidak dapat mengusir sembarangan suku anak dalam. Jika dilanggar, Ferry bakal mencabut izin mereka. 

"Kalau tetap dilakukan, kita akan mencabut tegas izin mereka," ujar Ferry. (*/dic)