"Tidak dapat dipungkiri, No Pokir, No APBD," sebutnya.

Dalam proses perencanaan pembangunan, kadang kala pembahasan Pokir lebih lama waktunya jika dibandingkan dengan proses Musrenbang RKPD.

Pokir merupakan pokok-pokok pikiran yang disampaikan oleh DPRD, sebagai tindaklanjut hasil reses para anggota DPRD ke masing-masing daerah pemilihan, untuk ditindaklanjuti dalam bentuk program atau kegiatan di APBD.

Pokir sesungguhnya sudah diatur dalam berbagai regulasi seperti, dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 96 disebutkan, DPRD Provinsi mempunyai fungsi, Pembentukan Perda Provinsi, Anggaran dan Pengawasan.