Sementara, berdasarkan informasi yang diperoleh Fitra Riau dari beberapa desa, kader PMD Ekonomi telah direkruit dan telah bekerja sejak bulan Januari 2020 lalu. Untuk itu, maka penghapusan anggaran dengan alasan rasionalisasi tersebut adalah kebijakan yang sangat tidak tepat, karena menyangkut hak orang yang telah melaksanakan tugas. 

“Kebijakan itu, kontra produktif dengan kebijakan pada situasi Covid19. Di satu sisi pemerintah berupaya mengurangi dampak sosial dan ekonomi, di sisi lainnya pemerintah  justru mengambil kebijakan yang justru memberikan dampak sosial ekonomi bagi warganya,” tegas Triono Hadi, Koordinator Fitra Riau. 

Benar, bahwa daerah sedang mengalami gejolak ekonomi dan keuangan, namun seharusnya, Gubenur Riau mengambil langkah yang lebih bijak, alternatif cara yang dapat dilakukan Gubernur adalah: Tanpa merasionalisasi anggaran bantuan keuangan khusus (BKK) untuk honorarium kader DPM-Ekonomi. Jika dihitung, anggaran Rp15 juta untuk 1.592 desa itu adalah sebesar Rp23,8 Milyar. Seharusnya pemerintah daerah dapat melakukan penyesuaian pada belanja-belanja daerah lainnya.