Alokasi anggaran untuk DLHK, 2021 sebesar Rp145,7 Milyar, dari total alokasi anggaran 
tersebut sebesar Rp.128,2 (88 persen) dialokasikan untuk biaya penunjang operasi (gaji, dan biaya rutin). Artinya hanya Rp 17,4 Milyar (12 persen) anggaran di DLHK yang dapat digunakan untuk belanja program dibidang LH dan Kehutanan, bagaimana Riau Hijau akan tercapai?

Prioritas lainnya yang diabaikan juga terkait dengan penanganan covid19. Khususnya dalam penanganan dampak Sosial dan Pemulihan Ekonomi Nasional dan Daerah. Di APBD 2021, justru tidak tergambar kebijakan anggaran untuk merespon covid19. Padahal covid19 belum berakhir dan mestinya harus menjadi perhatian pemerintah. 

Batalkan dan Realokasi

Mumpung masih cukup waktu, bagi Gubernur Riau Drs Syamsuar MSi untuk membatalkan anggaran tersebut dan merealokasikan untuk anggaran yang menjadi prioritas daerah. Seperti menambah untuk belanja infrasturktur, Riau Hijau dan untuk penanganan covid19 dan pemulihan ekonomi, UMKM. Gubernur harus segera memerintahkan kepada TAPD untuk merevisi, tentu masih banyak anggaran – anggaran yang tidak penting lainnya dalam APBD 2021.

Ini juga menjadi catatan bagi Menteri dalam Negeri, yang melakukan review atas rancangan dokumen APBD. Yang seharusnya lebih jeli terhadap rencana anggaran daerah yang tidak penting dan bukan menjadi prioritas pembangunan daerah. Untuk itu Mendagri harus segera mengintruksikan kepada pemerintah Riau untuk melakukan revisi APBD 2021 secara menyeluruh.(azf)