Alokasi anggaran yang tidak prioritas itu juga kontraproduktif dengan pernyataan-pernyataan bahwa pembangunan insfrastruktur pelayanan dasar publik tidak bisa dibangun secara maksimal karena minim anggaran.

Bahkan Pemerintah Provinsi Riau berencana mengajukan hutang untuk membiayai infrastruktur. Namun, justru dengan keuangan yang ada pemerintah menggelontorkan anggaran besar untuk membiayai yang bukan kewajiban dan bukan prioritas daerah. 

“Seharusnya Provinsi Riau yang memperjuangkan tambahan pendanaan ke pusat melalui  permintaan hibah dari pemerintah pusat, bukan memberi hibah kepada pemerintah pusat,” tegasnya. 

Secara aturan, APBD disusun berdasarkan mekanisme perencanaan pembangunan daerah. Tentu seluruh isinya rencana kerja daerah adalah agenda strategis yang diusulkan melakukan mekanisme musyawarah rencana pembangunan. Selain itu juga rencana kerja pembangunan 
direncanakan dengan pertimbangan permasalahan – permaslahan daerah.