Untuk itu, sejak 2019 silam pemerintah menargetkan peremajaan sawit seluas 108 ribu hektare setiap tahunnya. Namun, program tersebut sepi peminat dan target pun tidak tercapai. Pemerintah juga telah menyederhanakan syarat yang awalnya njlimet dari 14 syarat hanya menjadi dua syarat mudah. 

"Sampai saat ini belum pernah mencapai target karena berbagai kendala yang kita hadapi di lapangan. Termasuk di Riau yang targetnya seluas 78 ribu hektare masih jauh dari harapan," ujarnya. 

Sehingga, Heru berharap Gapki Riau yang kini dinakhodai CEO PTPN V, Jatmiko K Santosa dapat membantu meningkatkan peran serta asosiasi yang menaungi perusahaan perkebunan sawit di Riau melaksanakan PSR dengan memanfaatkan BPDPKS. Heru juga mengimbau kepada pengusaha sawit agar tidak ragu memanfaatkan fasilitas pendanaan tersebut asal dilakukan secara profesional dan transparan.

"Jika dilakukan clear and clean saya pastikan tidak akan ada masalah," tuturnya. 

Sementara itu, Ketua Gapki Riau, Jatmiko K Santosa mengakui cukup banyak hambatan dalam pelaksanaan PSR, termasuk di antaranya pandemi Covid-19. Padahal, dia mengatakan Gapki Riau merasa turut bertanggungjawab untuk membantu pemerintah meningkatkan PSR mengingat Bumi Melayu tersebut merupakan provinsi dengan kebun sawit terluas di Indonesia yang mencapai 2,5 juta hektare.