Jatmiko mengingatkan bahwa Indonesia tidak boleh jumawa karena menyandang status negara dengan perkebunan sawit dan produksi CPO terbesar di dunia. Sementara negara jiran Thailand dan Vietnam, bahkan Tiongkok kini mulai melirik budidaya tanaman palma tersebut. 

"PSR ini kan inisiatif yang sangat perlu sekali. Saat ini Indonesia memang penghasil CPO terbesar dunia. Namun saat ini juga, Thailand sudah mulai, Vietnam juga sebentar lagi. Dan Tiongkok sudah menciptakan bibit (sawit) yang tidak memerlukan banyak air. Ini artinya sebuah ancaman tersendiri dan tidak boleh melenakan kita semua," jelasnya.

Jatmiko menuturkan saat ini baru terdapat tiga dari puluhan perusahaan yang tergabung dalam Gapki Riau yang melaksanakan PSR. Ia menilai minimnya partisipasi itu disebabkan oleh potensi terseret hukum dan pola pikir yang tidak tepat terkait program tersebut. 

"Sebenarnya ini bukan sebuah isu yang perlu kita khawatirkan jika dapat dilakukan secara professional. Bukan sebuah hal yang patut kita takuti. Dan kita mesti sangat concern kepada saudara kita yang petani. Dengan kita berperan dan berkontribusi sebagai pengusaha, saya sangat yakin tidak ada ruginya buat kita, dan akan menjadi keuntungan kita bersama," jelasnya.

"Kita menjalankan kewajiban kita sebagai warga Negara di mana kita memberikan kontribusi buat bangsa yang kita cintai ini," lanjut dia. 

Dalam webinar itu, dua perwakilan perusahaan, PTPN V dan Sinarmas Agribisnis turut berbagi pengalaman dalam melaksanakan PSR. Program yang berjalan dengan baik dan berkesinambungan tersebut memberikan manfaat ganda baik bagi perusahaan dan kesejahteraan masyarakat. 

Ketua DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Perkebunan Inti Rakyat (Aspekpir), Setiyono, berharap program PSR dapat terus berlanjut dan membantu meningkatkan ekonomi para petani. Dia juga meminta kepada pemerintah agar program bisa berjalan dengan tidak merugikan para petani. (*/di)