Selain itu, MERIAM-JAKARTA juga mendesak PT PHR memutus kontrak kerja dengan PT RDP karena diduga memakai tanah urug bermasalah dalam memasok tanah urug untuk pemboran di Blok Rokan.

“Meminta pimpinan Pertamina mencopot Dirut PT PHR karena diduga lalai mengawasi kinerja kontraktor yang diduga menggunakan tanah urug ilegal,” lanjut Amin AR.

Lebih lanjut, MERIAM-JAKARTA juga meminta pimpinan Pertamina mencopot Dirut PT PHR karena diduga telah terjadi kongkalingkong dengan Pemkab Rohil, Riau karena pada tanggal 5 Januari 2022 DLH Rohil memasang DLH Line (menghentikan kegiatan) di lokasi PT BTP di Kepenghuluan Manggala Sakti, lalu pada 6 Januri 2022 PT BTP beroperasi kembali, hal ini diduga karena PT PHR menyurati Pemkab Rokan Hilir.

“Meminta KPK periksa Dirut PT PHR, Bupati Rokan Hilir dan Kadis DLH Rohil karena diduga telah kongkalingkong, yang mana penambangan tanah urug di Rohil diduga belum ada izin semestinya, namun diduga karena adanya permintaan tanah urug dari PHR kepada Bupati Rohil saat ini Kadis DLH Rohil mengizinkan kegiatan pertambangan tanah urug dilanjutkan meskipun sempat ditutup DLH Rohil hingga saat ini tidak punya izin semestinya,” ungkap Amin AR.(*/di)