Tanjungpinang, Detak Indonesia--Bunda PAUD Kepulauan Riau Hj. Dewi Kumalasari Ansar memimpin Rapat Koordinasi Daerah Tahap I Badan Akreditasi Nasional (BAN) dan Pendidikan Non Formal (PNF)  Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 di Hotel CK, Tanjungpinang, Selasa (5/4/2022). 

Rakorda ini diikuti oleh 40 orang peserta yang terdiri dari Dinas Pendidikan, Kementerian Agama, Organisasi Mitra PAUD dan operator Dapodik perwakilan 7 kabupaten kota se Kepri dan mengusung tema "Kebijakan Bunda PAUD dalam Mendukung Pelaksanaan Program Akreditasi PAUD dan PNF serta Mekanisme Penjaminan Mutu." 

Dewi Ansar dalam kesempatan itu menjelaskan bahwa Bunda PAUD adalah predikat yang diberikan kepada istri kepala pemerintahan/kepala daerah (Gubernur, Bupati/Wali Kota, Camat, Kepala Desa/Lurah) . 

"Ini karena istri kepala daerah berperan sebagai Bunda PAUD, maka dapat menyampaikan beberapa permasalahan-permasalahan yang terjadi di lapangan, terkhusus dengan berkembangnya dunia anak usia dini ini," kata Dewi Ansar yang juga merupakan Ketua TP-PKK Kepri. 

Selanjutnya, Dewi Ansar mengatakan berkenaan dengan kebijakan-kebijakan Bunda PAUD di Kepri, tentunya ini berkaitan dengan Akreditasi lembaga-lembaga PAUD di Kepri yang sudah memenuhi persyaratan PAUD Nasional. 

"Jumlah pertumbuhan dari lembaga PAUD di Kepri sudah memenuhi persyaratan cita-cita PAUD Nasional, dari total 1.625,  PAUD yang sudah diakreditasi berjumlah 1.199 dan yang belum diakreditasi berjumlah 426 PAUD," ujar Dewi Ansar.

Dewi Ansar menambahkan Badan Akreditasi ini sudah melakukan monitoring dan evaluasi, dan tentunya sudah berkunjung ke setiap sekolah-sekolah yang disesuaikan dengan 8 standar pendidikan Nasional. 

Dari hasil Akreditasi BAN, sekolah-sekolah yang sudah dikunjungi itu ada beberapa persoalan-persoalan yang terjadi di antaranya tentang pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini dan persoalan SDM dari pada pendidikan anak usia dini itu sendiri. 

"Berbagai kendala tersebut yang terjadi adalah adanya perbedaan kualifikasi pendidikan, karena adanya keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki lembaga PAUD itu sendiri dan persoalan-persoalan tersebut dapat memengaruhi tumbuh kembang anak usia dini," imbuh Dewi Ansar.

Dewi Ansar juga menjelaskan bahwa Bunda PAUD Kepri bersama Pokja Bunda PAUD sudah mempunyai program, yaitu mensosialisasikan dan mengedukasi tentang betapa pentingnya pendidikan anak usia dini, memonitoring perlaksanaan kegiatan proses belajar mengajar di lembaga PAUD, dan mengevaluasi keberadaan dari lembaga-lembaga PAUD di Kepri. 

"Dari 3 Program Kegiatan ini masalah yang dihadapi berkaitan dengan pembiayaan, kebetulan saya dipercaya oleh masyarakat sebagai anggota DPRD Provinsi Kepri. Saya akan mensupport penuh dalam kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan anak usia dini," tegas Dewi Ansar.

Terakhir,  Dewi Ansar berharap bahwa idealnya PAUD bisa didirikan minimal 1 PAUD di setiap desa. 

"Namun karena letak geografis Kepri, jumlah pulaunya cukup banyak sekitar 2.408 pulau dan terpisah oleh lautan jadi susah untuk mengimplementasikan itu semua," tutupnya. (her)