"Saya yang memimpin Tim Negosiasi Blok CPP Riau bekerjasama dengan Tim Task Force Pertamina menyelesaikan semua agenda alih kelola dan operasional blok CPP dan dilaporkan kepada Dirjen Migas," ungkap Nawasir.

"Tim kami juga mempersiapkan dasar hukum, kelembagaan, man-power dan inventarisasi asset yang jumlahnya ribuan diserahterimakan oleh PT Caltex Pacific Indonesia (CPI)," kata Nawasir

Sebagai dasar kerja sama dengan Pertamina serta operasionalnya, Nawasir mengaku telah menyelesaikan pembuatan Joint Management Agreement (JMA), Joint Operating Agreement (JOA) dan terbentuknya Komite Manajemen Bersama (KMB) atau JMC dan Badan Operasi Bersama PT BSP-Pertamina Hulu (BOBCPP).

"Alhamdulillah, tanggal 8 Agustus 2002 Blok CPP dapat diambil alih 100 persen dari PT CPI," tegas Nawasir.

Harusnya Arwin berterima kasih dan mengapresiasi bahwa dari awal Blok CPP adalah buah perjuangan semua masyarakat Riau, di daerah dan di pusat (Jakarta).

Surat Dirjen Migas juga menyebutkan Blok CPP pasca PT CPI diserahkan pengelolaannya kepada Pertamina dan Pemprov Riau dengan melibatkan Kabupaten Siak.

Ini dapat diartikan Pemerintah Provinsi Riau lebih dominan dan besar kepemilikan sahamnya, sedangkan Pemkab Siak hanya dilibatkan atau lebih kecil kepemilikan sahamnya. Tetapi itu dibalik oleh Arwin, M Syafei Yusuf dan Azaly Djohan, secara menipu pula ?.

Menurutnya, lebih ngawur lagi Arwin AS mengaku memperjuangkan saya jadi Dirut PT BSP dan termasuk gaji pensiun ?