Gubenur juga menyindir masalah kebun sawit yang luas di Riau tapi manfaatnya bagi Pemerintah Daerah penghasil TBS sawit dipertanyakan, tak ada. Yang dapat dana sawit itu bukan Pemda Riau tapi suatu badan yang namanya BPDPKS. Masalah dana bantuan peremajaan sawit rakyat program PSR BPDPKS per 1 hektare dapat Rp30 juta. Syamsuar menilai itu kecil sekali dan kurang seharusnya 1 hektare dibantu Rp60 juta. Karena dengan bantuan Rp30 juta/ha itu, petani masih menombok lagi dana tambahan.

Sementara kontraktor replanting sawit (peremajaan sawit) program PSR BPDPKS, selaku mitra petani sawit mandiri dan koperasi di Riau, Alexander Pranoto beberapa waktu lalu menyanggupi kerjasama peremajaan sawit walaupun dana kucuran dari BPDPKS beberapa waktu lalu Rp30 juta per hektare.

Dengan dana itu menurut Alex pihaknya bisa mengerjakan peremajaan sawit petani sawit mandiri program BPDPKS di empat provinsi yakni Riau, Sumbar, Sumut, Jambi. Namun kalau dana itu ditingkatkan menjadi sekitar Rp60 juta per hektare, Alex juga menyanggupi.

Dulu di tahun 2018-2019 dengan dana sekitar Rp30 juta per hektare bisa diremajakan sawit rakyat termasuk secara teknis dilakukan Luku 1, Luku 2, dan Harraw/penggemburan lahan untuk tanaman sela seperti jagung atau semangka.

Acara Silaturahmi Akbar IKB-Jateng bersama Forum Seni Budaya Jawa (FSBJ) ini digelar berbagai hiburan seni budaya Jawa. Ada juga bazar makanan-minuman yangbditinjau Gubernur Syamsuar. Acara dihadiri Wakil Bupati Bengkalis, Riau, Bagus Santoso putera daerah berdarah Jawa Tengah, dan undangan lainnya. (azf)