"Jadi penegakan hukum tanpa kecuali karena  berhadapan dengan penjahat lingkungan. Konspirasi semacam itu jika dibiarkan akan melumpuhkan lingkungan sebuah daerah," sebutnya.

Menurutnya, di Inhu itu, penegakan hukum untuk masalah kerusakan tambang sangat minim.

"Yang ada hanya soal penanggulangan dan paska bencana. Hal ini sangat mengkhawatirkan. Ketika kerusakan lingkungan dan bencana terus berulang, kaum intelektual tidak bisa bersikap dan bergerak sesuai keilmuwannya," jelasnya.

Ia mengatakan eksplorasi tambang dan pembabatan hutan dan penguasaan lahan di luar batas, adalah sebuah konspirasi para pemilik modal, pemegang otoritas atau kewenangan dan aparat penegakan hukum.  Menurutnya, aparat hukum tidak mau hadir.

"Sepertinya pemerintah setempat jadi penonton, bahkan ekstremnya menjadi alat bagi para oligarki dalam usaha menambah dan mempertahankan kekayaan," sebutnya.

Kerugian dan penderitaan didepan mata

Tetapi kembali seperti disebutkan Jamhur, kalau dirinya menerima pengaduan tentang kerugian-kerugian yang muncul dari masyarakat Desa Siambul sekitarnya.