togel resmi

situs togel resmi

https://pt-denpasar.go.id/new/media/server/

https://wanoshimaclub.com/

sulebet

Asdtoto

CERI Nilai Pernyataan KPK Terlalu Prematur, Eskpor Bijih Nikel 5,3 Juta Ton ke Tiongkok Bukan Penyeludupan
KPK: Ekspor Nikel tidak ada kerugian Rp14 triliun, temuan ekspor 5,3 Juta Ton Bukan Penyeludupan

CERI Nilai Pernyataan KPK Terlalu Prematur, Eskpor Bijih Nikel 5,3 Juta Ton ke Tiongkok Bukan Penyeludupan

Di Baca : 1611 Kali
Produksi biji nikel Indonesia yang kini menjadi primadona industri dan menjadi incaran dunia. (tsi)
 

Pengiriman ore nikel ke Tiongkok itu, jelas Pahala, berasal dari perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) besi bernama inisial PT SILO di Kalimantan Selatan. Perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan itu mengekspor besi salah satunya ke Tiongkok. 

Berdasarkan laporan surveyor yang didapatkan KPK, Pahala menyebut terdapat 84 kali pengiriman komoditas besi dari SILO ke Tiongkok. Pengiriman itu dilihat dari bill of lading atau surat tanda terima barang yang telah muat dalam kapal angkut. Usai Satgas Korsup V Wilayah KPK mengungkap temuan 5,3 juta ton ore nikel Indonesia diekspor ke Tiongkok 2020-2022, Pahala pun meminta data bill of lading dari Bea Cukai Tiongkok terkait dengan pengiriman besi itu. Pahala menyebut terdapat 84 kali pengiriman besi ke Negeri Tirai Bambu itu, namun hanya 73 data bill of lading yang diberikan oleh pihak Bea Cukai negara tersebut. 

Adapun KPK menemukan potensi selisih nilai ekspor ore nikel tersebut sebesar Rp41 miliar, berdasarkan 63 bill of lading yang didapatkan. Angka tersebut ditemukan dari royalti yang berpotensi didapatkan oleh eksportir PT SILO, apabila ore nikel yang terkirim ke Tiongkok itu diakui sebagaimana regulasi di Indonesia.  

"Kenyataannya, dari 63 bill of lading ini ada yang kadar nikelnya 0,5 persen, 0,7 persen, dan 1,2 persen, tetapi rata-ratanya 0,9 persen. Lalu, ruginya Indonesia apa? Kalau 0,9 persen kita hitung dari 63 pengiriman, ini kita cuma berpotensi kehilangan Rp14 miliar. Jadi tidak ada triliunan, Rp14 triliun yang disebut enggak ada tuh," terang Pahala.(*/di)







[Ikuti Terus Detakindonesia.co.id Melalui Sosial Media]






Berita Lainnya...

Tulis Komentar